FAHRI CURIGA ADA UPAYA AMBIL ALIH BP BATAM

Indonesiadaily.co.id-, Rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang mencurigai adanya upaya mengambil alih BP Batam melalui Wali Kota Batam.

Hal itu diungkapkan Fahri kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Senin (07/01/2018). Menurut Fahri, peleburan BP Batam dan Wali Kota jelas bertentangan dengan hukum karena kedua badan tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda. BP Batam memiliki undang-undang sendiri yang terkait dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ), Sementara Wali Kota ada undang-undang tentang daerah.

“Jadi kalau mau digabung tidak bisa dengan PP (Peraturan Pemerintah). Harus dengan undang-undang. Apalagi penggabungannya terasaaneh, dia mau digabung Wali Kota kawasan FTZ dengan Otorita,” ujar Fahri.

“Otorita itu pejabat pusat, ini sama dengan kepala desa merangkap dengan Menteri Desa. Ini tidak boleh,” tegas politisi PKS ini.

Fahri mencurigai rencana pemerintah yang tidak melalui kajian mendalam ini merupakan sebuah agenda tersembunyi dari segelintir orang di lingkaran kepresidenan yang ingin mengambil keuntungan dari rencana ini.

“Saya kira ada yang mencurigakan. Ada orang yang mau memakai jabatan Wali Kota untuk menguasai otorita atau badan lain. Nggak boleh sembarangan diambil alih,” tandas Fahri.

Fahri juga mengingatkan pemerintah, bahwa perubahan yang akan dilakukan ini akan mengganggu iklim investasi di Batam yang belakangan menunjukkan trend peningkatan.

“Perubaban yang mereka lakukan pasti akan menggangu investor, jadi biarkan saja jangan ada perubahan”, tutupnya. (ril/alicia; foto ist)