CSR LPCI Wujudkan Membangunan Tanpa Uang Negara

BANDUNG JAWA BARAT (Indonesiadaily.co.id)- Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) Teten Indra, menegaskan bahwa membangun negara tanpa uang negara, dapat dilakukan karena dananya dari aset bangsa yang tidak pernah teroptimalkan yaitu CSR, Corporate Sosial Responsability.

“Bila di negara-negara maju bisa mengentaskan kemiskinan, memperhatikan lingkungan tanpa APBN dan APBD nya, ternyata dari CSR yang mereka lakukan. Di Eropa rata-rata hampir 10% CSR nya, di Korea Selatan 5%, di Indonesia baru 2,5% saja sudah ngap-ngapan. Padahal Islam sudah mengajarkan 14 Abad yang lalu, dimana CSR ini hampir sama dengan Zakat Harta. Kalau zakat harta melekat pada perorangan tapi CSR melekat pada corporate atau perusahaan”, urai Teten Indra saat peresmian Pilot Project Program Indonesia Terang Tenaga Surya LPCI di Desa Puncaksari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, (22/3), Jawa Barat.

Aset bangsa ini harus dioptimalkan dan LPCI memakai konsep ini untuk dijadikan spirit, dijadikan tagline, Membangun Negara Tanpa Uang Negara. Jika yang lain baru memulainya, LPCI sudah memulainya, jelas Ketua Umum LPCI, Teten Indra, lagi.

Oleh karena itu butuh sinergisitas antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dengan masyarakat tentunya sebagai penerima manfaat, dengan pemangku kepentingan TNI/Polri. Ini tidak memakai APBN dan ABPD, ini murni dari wajib CSR, ungkap Teten lebih jauh. Jadi CSR bisa kita laksanakan tidak hanya di infrastruktur, nanti non fisiknya kami bersama Kemenkopolhukam sedang melakukan pembahasan tentang Bela Negara, kita bangkitkan kembali tentang Penataran P4, Pancasila, Penguatan Kebangsaan, tentang keideologian, sehingga tidak terdegradasi oleh ideologi-ideologi non Pancasila.

“Hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana negara hadir. Langsung dari pusat hadir, pemerintah daerahnya ada. Kebersamaan inilah yang dapat membangun negara dengan konsep Membangun Negara Tanpa Uang Negara itu bisa, dengan kebersamaan dengan azas gotong royong dimulai dari pusat sampai daerah dan masyarakatnya”, papar Teten Indra.

Sementara itu, Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) Ir. Riyan Sumindar, M.T menjelaskan bahwa, “Upaya Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) membangun negara tanpa uang negara yang di kelola bersama teman-teman asosiasi dan mitra asosiasi adalah dana-dana diluar APBN, APBD, dan BUMN, sebagai terobosan yang sangat baik dan sangat masif. Jadi pemerintah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, red) menyambut baik terobosan ini semoga bisa menjadi suatu pola kedepannya dan kami sangat mendukung”, tegasnya.

Dan berbicara CSR sebenarnya baru dikelola oleh BUMN yaitu Kementerian BUMN dan ada peraturannya/permen. Sedangkan terkait CSR dari swasta baik swasta nasional maupun swasta multinasional itu belum diatur. Oleh karenanya terkait dengan pengelolaan dana CSR swasta nasional maupun swasta multinasional, nantinya bisa diatur dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Menteri (Permen), tambah Riyan.

Sedangkan Bupati Bandung Barat AA. Umbara Sutisna. Sip saat peresmian Pilot Project Program Indonesia Terang dalam rangka Percepatan Program Nawacita Presiden RI, Ir.Joko Widodo oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Desa Puncaksari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, (22/3), Jawa Barat, mengatakan bahwa Bandung Barat memiliki jargon Bandung Barat Ca’ang yang sinergis dengan program Presiden RI Ir.Joko Widodo melalui Program Indonesia Terang (PIT) Tenaga Surya ini, yang dijalankan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) menjadikan Bandung Barat Terang.

“Jadi peletakan batu pertamanya terus satu persatu biar Bandung Barat dengan Ca’angnya dan Indonesia Terangnya cepat terwujud di Kabupaten Bandung Barat. Ini program Nawacita Presiden, supaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih kompak, solid dan lebih bersatu. Penting pemerintah hadir mau anggarannya dibawa dari mana, bantuan pihak ketigakah mau pun dari CSR. Masyarakat membutuhkan spontanitas seperti kebutuhan untuk Program Indonesia terang ini dimana dalam waktu 2 (dua) tahun akan terpasang sekitar 500 titik”, ujar AA. Umbara Sutisna Sip.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bandung Barat, Asep Hengen Suhendar; Anggota DPRD Propinsi Bandung Barat, Ahmad Kosasih; Anggota DPRD Bandung Barat, Cecep Lukman Nurhakim; Danramil 0916 Sindangkerta, Kapten Purkon; Kapolsek Sindangkerta, Ajun Komisaris Polisi Surahmat; Camat Sindangkerta,  Deden Suparna; Kepala Desa Pucaksari, Abdul Rosyid;  Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional (GAPPENAS) Dede Koswara; Ketua Umum Mitra Pelaksana CSR Indonesia (MIPCINDO) Gustiah; Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia (PEPCI) mewakili Ketua Umum,  Isma Saparini MSi dan Ketua Umum Gerakan Pengelola CSR Indonesia (GAPCINDO) yang diwakili  Raden Ririn Yuanita. (lela; foto tcs)