Home / PELANGI / RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEBUAH PERWUJUDAN HAK ANAK

RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEBUAH PERWUJUDAN HAK ANAK

Indonesiadaily.co.id-, Tempat bermain anak merupakan tempat yang ideal untuk latihan fisik, dari sisi sosial anak mampu bekerja sama dengan anak yang lain, sabar menunggu giliran menggunakan alat permainan, mampu berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang dewasa, tanpa rasa takut,dan malu. Taman bermain anak menjadi area bermain yang bebas. Bebas untuk membangun interaksi sosial, kepercayaan diri, dan kekuatan diri. Ketika anak-anak bermain bersama tanpa kehadiran orang dewasa, mereka menjadi spontan dan kreatif.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita, berikut di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Jadi mereka membutuhkan tempat untuk membangun keahlian fisik dan emosi, tempat untuk bergembira, berimajinasi, dan menstimulasi pertumbuhan otak.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu di bangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terenvana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak anak. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak-hak manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kebijakan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ini memiliki acuan utama yakni Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang di inisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dibawah kepimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama , sebuah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dibangun sebagian besarnya dengan menggunakan sumbangan dana Corporate Social Responsibility, dan peran pemprov menyediakan lahan. Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga melibatkan masyarakat sekitar. Ditargetkan pada tahun 2017, sebanyak 300 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah terbangun di seluruh Jakarta. 200 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak  (RPTRA) dibangun dengan menggunakan dana CSR dan 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak  (RPTRA) dibangun menggunakan APBD.

RPTRA tidak boleh disewakan atau dibisniskan, sayangnya masih banyak RPTRA yang secara diam-diam dimanfaatkan secara bisnis.RPTRA dibawah kewenangan Kelurahan, namun dikelola oleh pihak di luar Kelurahan. Estimasi kebutuhan RPTRA, di Jakarta ada 267 Kelurahan (jika satu kelurahan dibangun 2-3 RPTRA, maka sebesar itulah kebutuhan RPTRA di Jakarta). Sayangnya pengelola RPTRA belum dibekali dengan kompetensi secara psikologi serta kemampuan untuk pengawasan didalamnya. RPTRA bukan sekedar taman bermain semata, ada pembangunan daya berpikir bagi anak-anak serta ada pembangunan karakter bangsa didalamnya. Oleh karenanya butuh kehadiran atau pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai wadah non formal edukasi atau sekolah terbuka sesungguhnya. Dengan demikian Pengelola RPTRA sebaiknya memiliki Kompetensi Pendidik yang bertugas untuk mengawasi RPTRA secara baik dan benar. Paling tidak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga psikologi  pendidikan nasional maupun swasta yang terakreditasi.

RPTRA sebagai tempat taman bermain harus terdapat 3 hal yang diingikan oleh anak yaitu, melakukan hal yang menyenangkan, tempat yang mereka kunjungi menarik, mereka ikut terlibat dalam setiap permainan. Anak-anak menuju taman bermain untuk bersenang-senang, mereka melatih keterampilan motorik, sosial, dan fisik, karena kesenangan. Permainan yang ada di dalam Taman Bermain anak meliputi tantangan, kegembiraan, dan kegirangan.

Perancang taman anak harus membuat permainan yang membuat anak merasa tertantang untuk mencoba permainan tersebut, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda (dari mudah sampai sulit). Bentuk permainan yang unik dan warna yang cerah mampu memberikan kegembiraan bagi anak-anak. Permainan yang dilakukan bersama-sama dengan teman seusia akan memberikan kegirangan, mereka akan menikmati saat menunggu giliran atau saling berebutan. Untuk memenuhi 10 Hak – Hak Anak yang sudah ditetapkan oleh PBB dan Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, terakomodir. Taman Bermain yang memenuhi ketentuan tersebut harus berbahan Polythene atau plastik yang tidak memuai, tidak luntur, tidak beracun atau anti toxin, tidak mudah pecah, tidak menyimpan bakhteri, bergaransi, berstandar mutu internasional baik Europe dan Amerika.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Belajar dari Malaysia dan Singapura, kebijakan pemerintah menetapkan setiap satu tower apartemen menyiapkan satu Taman Bermain Anak atau Playground Kids atau setiap 200 KK idealnya memiliki satu Playground. Indonesia belum memiliki regulasi secara sektoral maupun nasional terkait pentingnya membangun karakter bangsa dengan memberikan akses sebesar-besarnya untuk melindungi anak-anak lewat Taman Bermain Anak Berkarakter dan Berstandard International.

Salah satu contohnya yakni Taman Bermain Anak Berkarakter dan Berstandard International di Kalijodo yang diinisiasi PT Landscape Indonesia anggota International Play Equipment Manifacture Association yang telah memenuhi standard ISO, ASTM, dan Tuv Nord, sekaligus bergaransi asuransi Rp 3 Miliar per anak jika terjadi kecelakaan akibat kesalahan produk, dan garansi wahana 5 Tahun. Dimana staf dan manajemennya memiliki CPSI (Certified Playgrounds Safety Inspector). (nia; foto istw)

Bagikan :

About Yayo Sulistyo

Check Also

APRESIASI PENONTON TERHADAP FILM ARUMI MENDEBARKAN DAN MENGHIBUR

Indonesiadaily.co.id-, Film horor bertajuk Arumi beredar sebagai pembuka tahun 2018, diharapkan raihan penontonnya bisa sesukses ...

JALAN BERKELOK-KELOK USMAR ISMAIL MENUJU GELAR PAHLAWAN

Indonesiadaily.co.id-, Ada pakar sejarah mengemukakan pendapat dalam media cetak ternama, kendati diutarakan lama berselang, bahwa ...

FILM ARUMI HOROR NAYATO JAMAN NOW

Indonesiadaily.co.id-, Sebagai pembuka tahun 2018 rumah produksi Flying Stars Pictures hadir menggebrak industri film Indonesia ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *