Home / PELANGI / PENGUSAHA DI BATAM AKAN UJI MATERI KE MK, JIKA PEMERINTAH PAKSAKAN RANGKAP JABATAN DI BATAM

PENGUSAHA DI BATAM AKAN UJI MATERI KE MK, JIKA PEMERINTAH PAKSAKAN RANGKAP JABATAN DI BATAM

Indonesiadaily.co.id-, Terkait kisruh kepengurusan BP Batam, Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani S Motik menyatakan, antara BP Batam dan Pemkot Batam adalah dua hal berbeda. Jika dipaksakan Wali Kota merangkap ketua BP Batam, para pengusaha di Batam akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MK).

Menurut Suryani, BP Batam itu organisasi profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara Wali Kota itu pemerintah daerah.

“Dan kalau misalnya itu dijabat oleh Wali Kota, itu kan bisa masalah. Kenapa? Karena Wali Kota itu sifatnya lima tahunan. Nanti jika ganti Wali Kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena Wali Kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya kepentingan politik yang luar biasa,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (06/12/2019) siang.

Suryani memaparkan, walaupun sebutannya ex officio, namun tetap saja punya hak untuk mengarahkan. Itu akan jadi masalah karena jabatan politis dipakai jadi jabatan profesional, itu tidak pas.

Apa yang sudah ada di Batam sekarang ini menurut Suryani sudah bagus. Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh Wali Kota, nanti tiap lima tahun ada pergantian. “Kondisi politik sekarang ini di Indonesia, kita nanti akan sangat bergantung kepada Wali Kota-nya yang mesti open minded, yang bagus dan profesional. Kalau kita dapat yang seperti itu, kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.

Banyak pakar ekonomi sepakat jika investasi yang ada di Batam akan jadi masalah jika kebijakan itu dipaksakan untuk diterapkan. Batam menurut Suryani lebih bagus dikelola oleh lembaga yang betul-betul profesional yang tidak tersentuh oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun.

Menurutnya, jika ada Wali Kota baru, kebijakan akan baru lagi. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang membuat pemerintah pusat tidak bisa semaunya menentukan kebijakan di daerah.

“Jangan ciptakan masalah baru. Kini yang terjadi, berusaha menyelesaikan masalah, namun dengan menciptakan masalah baru. Jadi mumpung itu belum terjadi, lebih bagus dihindari,” sarannya.

Suryani memaparkan, dalam teori manajemen ada dua hal penting yang menentukan, leadership dan sistem. Faktanya di Indonesia, sistem sangat dipengaruhi oleh leader.

“Wali Kota ini sebagai leader, sebagai pemimpin. Kalau leadernya tidak punya kapasitas, sistem bisa diacak-acak. Indonesia ini belum bisa menyerahkan semuanya kepada sistem secara keseluruhan. Jangan uji coba deh,” jelasnya.

Jangan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Sebaiknya segera terbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia, Suryani berharap Pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa kajian dan aturan main yang jelas. Namun jika hal itu harus terjadi, para pengusaha di Batam akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah saya bicara dengan teman-teman Kadin Daerah, mereka akan melakukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Satu itu, yang kedua, yang jelas pemerintah telah melanggar Undang-undang. Jangan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Sebaiknya segera terbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Buat pengusaha, yang paling penting adalah konsitensi dari kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang sudah bagus kemudian ditarik lagi, kemudian buat lagi yang baru,” tegasnya.

Lebih jauh Suryani memaparkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu biasanya dibangun untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Sementara, Batam ini sudah ada Free Trade Zone (FTZ), walaupun faktanya memang yang free perdagangannya di sana, sementara barang-barangnya impor.

“Ini yang salah dan harus diperbaiki. Tapi Batam itu memiliki posisi yang luar biasa bagusnya,” ungkapnya lagi.

Menurut Suryani, Presiden Jokowi pernah punya rencana untuk membangun pusat industri maritim, sebaiknya itu saja yang dikembangkan. Pemerintah bisa mengembangkan itu tanpa harus membuat KEK maritim. Jangan ingin menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi. (ril/alicia; foto ist)

Bagikan :

About muller Id

Check Also

DHASYAT AWARDS 2019 BUKTI RCTI ANDALKAN MUSIK SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN

Indonesiadaily.co.id-, Meski sudah satu setengah tahun tidak tayang, program Dahsyat ternyata masih memiliki daya magis ...

BERKAT TMMD, JALUR PEREKONOMIAN DUA KECAMATAN DI KERINCI TAK ADA LAGI PENGHALANG

Indonesiadaily.co.id-, Sungai Penuh,-Dua kecamatan di Sungai Penuh, Kerinci, yang telah puluhan tahun terputus akibat jalan ...

PEKERJAAN FISIK TMMD KE 104 KODIM 0417/KERINCI CAPAI 20% DI HARI KE-17

Indonesiadaily.co.id– Sungai Bungkal, Pekerjaan Fisik Rehab Jalan TMMD Ke 104 Kodim 0417/Kerinci yang berlokasi di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *